WAJAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini Akan Menguatkan?

Perekonomian Indonesia saat ini adalah menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini bertumpu pada tiga pelaku ekonomi; pemerintah, produsen swasta dan koperasi. Sejak diterapkannya sistem ekonomi ini pada tahun 1990an, Indonesia pernah menyandang predikat sebagai “Macan Asia”. Hal ini karena disaat perekonomian dunia sedang melemah, Indonesia mampu bertahan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang sangat significant. Indonesia mampu bertumbuh pada angka 7% tiap tahun. Sangat mengagumkan bukan? Indonesia mampu membuat dunia kagum dengan angka pertumbuhan yang sangat menakjubkan ini.

Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini Bergantung Pada Keadaan Suatu Negara

Namun, angka pertumbuhan ini sangatlah dipengaruhi oleh sistem. Jika sistemnya baik maka angka pertumbuhannya pasti juga akan baik pula. Sistem adalah kesatuan dari berbagai bagian yang padu. Akan gampang sekali rapuh jika satu faktor dari dalam ataupun dari luar rusak atau tidak berfungsi. Seperti yang dialami pada tahun 1997an dimana terjadi banyak demonstrasi didalam negeri. Banyaknya demostrasi ini menyebabkan kemacetan dan kerusakan dimana-mana yang berujung pada tersendatnya proses ekonomi selama berbulan-bulan. Sistem perekonomian Indonesia saat ini nasih menggunakan sistem ekonomi Pancasila, namun hasilnya sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Akar dari demonstrasi itu adalah akibat dari adanya kenaikan harga minyak dunia. Indonesia berencana mengurangi subsidi BBM. Masyarakat tidak menerima ini dan berontak dengan jumlah pengunjukrasa yang semakin bertambah. Karena hal itulah makanya Indonesia mengalami berbagai macam krisis dan terlilit berbagai hutang. Aksi-aksi itu berakibat pada penurunan angka ekonomi Indonesia pada tahun 1997 menjadi empat persen pertahun. Sistem perokonomian saat ini mulai mengalami kemacetan karena masalah dalam negeri tersebut. Parahnya lagi pada akhir tahun 1998, angka perekonomian Indonesia menurun sangat drastis mencapai -17,13% tiap tahun.    

Sistem Perekonomian Indonesia Saat Ini dan Kedepannya

Sistem perekonomian Indonesia pada saat ini sudah seikit membaik dari keterpurukannya. Pada tahun 2012 kemarin, angka perekonomian Indonesia menguat menjadi 6,3% per tahun. Ini cukup membanggakan mengingat dulu kita pernah sangat terpuruk di angka minus. Semoga ditahun mendatang Indonesia bisa meraih lagi julukan “Macan Asia” dengan sistem perekonomian Indonesia saat ini. Dengan berbekal pelunasan ekonomi yang terpadu dan sumber daya alam yang mendukung, Indonesia akan mampu meraih kembali kejayaannya dalam bidang perekonomian.

Pada pertemuan di Vladivostok, Rusia, yang dimulai dari tanggal 8 September dan selesai pada 9 September 2012 ini, Indonesia mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua APEC tahun 2013. Pemilihannya berdasarkan sistem voting. Jadi jelas bahwa kehadiran Indonesia masih dilirik keberadaannya oleh masyarakat luar negeri dengan mempercayakan kepengurusan APEC diketuai oleh Indonesia. Secara tidak langsung dunia mengakui bahwa sistem perekonomian saat ini dapat bertahan dalam berbagai kondisi dan mampu mengantarkan Indonesia kepada kemakmuran.

A.    KEKUATAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tak henti disorot dunia. Setelah Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan 6,2 persen tahun ini, laporan Citi terbaru memprediksi lebih fantastis.

Perekonomian Indonesia yang diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) diprediksi masuk 10 besar dunia pada 2025. Indonesia akan mengungguli dua kekuatan ekonomi Eropa, Prancis dan Inggris. Indonesia dinilai memiliki berbagai peluang di berbagai sektor untuk terus tumbuh.

Pemerintah Indonesia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 pun menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen tahun ini. Meski target tersebut cukup tinggi di tengah kondisi krisis global saat ini, pemerintah tak menyerah untuk menggenjot laju pertumbuhan ekonomi domestik itu.

B.     KELEMAHAN

Menurut Darmin, kondisi perekonomian dari sisi internal ini, diukur dari sisi inflasi maupun kesempatan kerja. Di sini, nilai inflasi maupun kesempatan kerja masyarakat Indonesia dinilai masih bagus.
Namun dari sisi eksternal, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh neraca pembayaran yang masih belum stabil. "Pertumbuhan ekonomi tinggi itu selalu dibarengi oleh neraca pembayaran yang surplus. Kita belum mampu atasi itu," tambahnya.
Darmin menyebutkan, Indonesia harus bisa mencontoh China. Di negeri tirai bambu tersebut, mereka bisa bertahan selama 30 tahun terakhir tanpa mengalami kelemahan struktural karena China tidak memiliki kelemahan seperti Indonesia.
Menurut Darmin,  ekonomi Indonesia masih mirip dengan India. Sebab, kedua negara ini juga sama-sama menerapkan pola ekonomi yang hampir sama. "Indonesia dan India itu sama, mereka juga repot, khususnya untuk keluar dari kelemahan ini," jelasnya.
Solusinya, kata Darmin, pemerintah harus segera menyelesaikan sumber kelemahan itu. Selama ini, masyarakat kita selalu fokus ke sektor primer, pertambangan dan industri. Namun sektor ini sebenarnya masih memerlukan bahan baku yang selalu impor. "Ini yang jadi persoalan," jelasnya.
Darmin menilai bahwa harus ada wirausaha lokal yang masuk di bisnis bahan baku, bahan penolong atau bahan modal yang khususnya bisa dipakai di industri dalam negeri. Sehingga akan mengurangi ketergantungan industri terhadap impor.
Solusi kedua, pemerintah dinilai masih terlambat dalam mengatur bahan bakar minyak (BBM). "Soal BBM, ini bukan soal pemakaian yang berlebih, tapi sebagian besar subsidi BBM justru digunakan oleh kelas menengah yang jumlahnya besar. Mereka yang pakai itu," katanya.

Sumber:

http://perekonomianindon.blogspot.com/2013/02/tentang-sistem-perekonomian-indonesia.html#.UayaCNgmSXk

http://batamdailynews.com/investment/7-bank-indonesia.html

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/399277-saat-ri-jadi-10-besar-kekuatan-ekonomi-dunia

MULTINATIONAL CORPORATE

Multinational Corporations  atau MNC adalah perusahaan yang beroperasi di dua atau lebih negara. MNC menjadi fenomena yang dominan dalam hubungan internasional saat ini terkait dengan adanya globalisasi perdagangan dan perkembangan perekonomian dunia. Dalam hal perkembangan perekonomian domestik suatu negara, MNC memiliki pengaruh yang signifikan sebab keberadaan MNC pada suatu negara menjadi salah satu penyumbang pajak tertinggi bagi pendapatan suatu negara sekaligus bagi perkembangan ekonominya. MNC adalah bentuk korporasi baru yang tidak dapat di hindari sebagai sebuah konsekuensi logis dari adanya globalisasi itu sendiri. MNC merupakan wujud dari perdagangan modern dimana profit merupakan orientasi utama dari keberadaan setiap MNC di suatu negara.

Dampak Positif Perusahaan Multinasional

a.                   yang paling sering disebut-sebut sebagai sumbangan positif penanaman modal asing ini adalah peranannya dalam kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan dengan jumlah aktual “tabungan domestik” yang dapat dimobilisasikan.

b.                  Dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara financial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintah Negara-negara berkembang berharap bahwa mereka akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber financial dalam rangka membiayai proyek-proyek pembangunan secara lebih baik.

c.                   Perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada Negara-negara miskin yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu “paket” sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalamanmakalah adedidikirawan dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, yang pada akhirnya nanti dapat dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestik

d.                  Perusahaan multinasional juga berguna untuk mendidik para manajer lokal agar mengetahui strategi dalam makalah adedidikirawanrangka membuat relasi dengan bank-bank luar negeri, mencari alternative pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional.

e.                   Perusahaan multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju dan maju oleh Negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-mesin dan peralatan modern kepada Negara-negara dunia ketiga.

Dampak Negatif Perusahaan Multinasional

Dampak negatif yang dibawa oleh perusahaan multinasional antara lain adalah:

1.      Pencemaran yang Dihasilkan

Perusahaan multinasional adalah sebuah perusahaan besar. Seperti banyaknya perusahaan besar lainnya, tentu limbah dan sisa produksi yang dihasilkan juga tidaak sedikit. Limbah telah lama menjadi persoalan yang masih dibutuhkan penyelesaiannya yang cemerlang.

Limbah yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional tentu akan mencemari lingkungan dan tempat tinggal penduduk Indonesia. Jika limbah dibuang tanpa adanya pengelolaan yang baik dan tepat sebelumnya, maka harapan agar perusahaan multinasional dapat memberikan dukungan positif terhadap Indonesia akan sangat jauh terwujud.

Yang terjadi malah keberadaan perusahaan multinasional hanya akan merusak lingkungan hidup kita. Polusi dan pencemaraan terjadi dimana-mana. Udara semakin kotor dan tidak sehat. Air pun juga ikut tercemar. Tanah menjadi tidak subur lagi.

Dampak pencemaraan lingkungan ini tentu tidak hanya akan dirasakan oleh penduduk yang berada di dekat perusahaan tersebut. Tapi juga nantinya akan dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia, terutama anak cucu kita di masa yang akan datang. Masalah limbah ini kadang hanya dianggap sepele. Tanpa dipikirkan lebih jauh dampak buruk yang dibawanya jika tidak dikelola dengan benar dan tepat.

2.      Kesenjangan Sosial Antara Tenaga Kerja Indonesia dan Asing

Seperti telah disebutkan di atas bahwa tenaga kerja di Indonesia hanya menjadi pegawai kasar dan jarang menduduki posisi-posisi penting di dalam perusahaan. Posisi penting tersebut tetap diduduki oleh orang-orang yang berasal dan negara asal perusahaan multinasional. Tentu ini akan membawa kesenjangan sosial.

Penduduk Indonesia asli tempat beroperasinya perusahaan multinasional hanya menjadi semacam buruh yang memiliki tingkat kesejahteraan yang jauh di bawah kesejahteraan para atasannya. Gaji yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia dapat dipastikan masih sangat minim dibandingkan dengan gaji para atasannya.

Permasalahan tenaga kerja lainnya juga sering muncul. Seperti adanya sistem kontrak yang tidak berpihak pada nasib tenaga kerja. Tetapi justru memberikan banyak keuntungan kepada pihak perusahaan itu sendiri.

  

3.      Indonesia Menjadi Target Penjualan

Indonesia merupakan pertumbuhan penduduk tertinggi. Jumlah penduduk Indonesia menempati peringkat atas di dunia. Tentu hal ini menjadi sasaran pasar yang sangat efektif.

Produk yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional dipasarkan langsung ke dalam negeri, tapi masih dengan label dari perusahaan multinasional tersebut. Dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada, menjadikan Indonesia sebagai pasar yang pasti akan mendatangkan banyak keuntungan bagi perusahaan tersebut.

Tentu dengan adanya perusahaan multinasional di dalam negeri dan daerah pendistribusian produk juga di dalam negeri, ini akan memangkas biaya distribusi barang. Barang juga akan lebih cepat untuk sampai ke konsumen, yaitu orang Indonesia sendiri.

Telah begitu banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di dalam negeri kita. Begitu besar harapan bahwa keberadaan perusahaan-perusahaan ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi dalam negeri.

Karakter Perusahaan Multinasional

Karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan multinasional antara lain:

·         Membentuk afiliasi di luar negeri

·         Visi dan strategi yang dimiliki perusahaan bersifat global (mendunia)

·         Lebih cenderung memilih kegiatan bisnis tertentu, umumnya manufaktur

·         Menempatkan afiliasi di negara-negara maju

Contoh-contoh Perusahaan Multinasional

·         Coca-Cola

·         Philips

·         Nike,Inc.

·         Honda

·         Nokia

·         Shell

·         Adidas

·         IBM

·         HSBC

Sumber:

http://www.anneahira.com/perusahaan-multinasional.htm

Kebijaksanaan Pemerintah

Yayang Irvansyah

1EB17

Kelompok 7

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Pembangunan ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Hasil yang hendak dicapai dari pembangunan ini adalah usaha kecil berperan maksimal dalam perkembangan dunia usaha, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya sesuai potensi dan bidang usaha yang ditekuninya selama ini. 

Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi  serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor. Pelaksanaan pembangunan salah satunya diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, maka berbagai upaya mendasar ditujukan pada penanganan pengangguran. Upaya penanganan pengangguran tidak bisa seluruhnya ditangani melalui rekruitmen pegawai negeri sipil, tetapi melalui pengembangan sektor swasta, sehingga masyarakat perlu ditumbuh kembangkan agar mampu menggali potensi yang ada pada dirinya, yang pada gilirannya mereka lebih berdaya dan mendiri.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Kebijakan Pemerintah Per Periode

a.      Periode 1966-1969

Kebijaksanaan pada masa ini lebih diarahkan kepada perbaikan dan pembersihan semua sector dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan di orde lama terutama dari paham komunis. Pada masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah yang mampu menurunkan tingkat inflasi yang hingga berhasil menekan inflasi dari +/- 650% per tahun menjadi hanya +/-10%.

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

·         Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

·         Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

·         Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

b.      Periode Pelita I

Kebijakan ini dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturan Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

·         Kestabilan harga bahan pokok.

·         Peningkatan Nilai Ekspor.

·         Kelancaran Impor & Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

c.       Periode Pelita II

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri (yang hasilnya Naiknya cadanga devisa  dari $ 1,8 milyar menjadi $2,8 milyar & Naiknya tabungan pemerintah daru Rp. 255 milyar menjadi Rp. 1522 milyar).

Kebijaksanaan 15 November 1978, Menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

d.      Periode Pelita III

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Kebijaksanaan pemerintah yg di turunkan pada masa ini adalah :

·         Paket januari 1982 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.

·         Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang di keluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.

·         Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp. 625/$ menjadi Rp. 970/$.

Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

·         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

·         Pemerataan pembagian pendapatan

·         Pemerataan kesempatan kerja

·         Pemerataan kesempatan berusaha

·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

·         Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

e.       Periode Pelita IV

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang ada pada periode ini adalah :

·         Kebijaksanaan INPres No. 4 Tahun 1985.

·         Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM).

·         Paket devaluasi 1986.

·         Paket kebijaksanaan 25 oktober 1986.

·         Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES).

·         Paket 27 Oktober 1988.

·         Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV).

·         Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES).

f.       Periode Pelita V

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2.      Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalah tindakan penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar itu pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif/sebaliknya dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh Pemerintah melalui Lembaga Keuangan, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Satu-satunya Bank Sentral yang memiliki tugas :

·         Membantu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjami) dana pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan.

·         Membantu para bank umum dalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau dibutuhkannya.

·         Sebagai Lembaga Pengawasan Kegiatan Lembaga Keuangan, Mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing Lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan peredaran uang.

·         Lembaga pengawas kegiatan ekonomi di Sektor Luar Negeri.

·         Memperlancar kegiatan perekonomian dengan cara mencetak uang kartal (logam dan kertas).

Kebijaksanaan Moneter dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1.      Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif Dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kualitasnya. Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :

·         Dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka

·         Merubah Tingkat Suku Bunga Diskonto

·         Merubah Prosentase Cadangan Minimal yang Harus Dipenuhi oleh Setiap Bank Umum.

2.      Kebijaksanaan Moneter Kualitatif Dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

3.      Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah keadaan yang lebih baik dengan cara mengatur kombinasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

Pajak dapat dibagi dalam :

1. Pajak Regresif Pajak yang besar kecilnya nilai harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak.

2. Pajak Sebanding Pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.

3. Pajak Progresif Pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial, sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, alat untuk lebih meratakan hasil distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dapat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi lemah dan kuat.

4.      Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

1.      Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh adalah:

a. Menaikkan pajak pendapatan.

b. Mengurangi pengeluaran pemerintah.

Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.

2.      Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

·         Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa:

a. Menekan tariff atau quota.

b. Mengawasi pemakaian valuta asing.

·         Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan:

a. Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor.

b. Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri.

c. Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

BAB III

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral (Bank Indonesia) dan sangat berpengaruh dengan perrumbuhan perekonomian Indonesia. 2 golongan dalam kebijaksanaan moneter ini yaitu kebijaksanaan moneter kuantitatif yang bertujuan mempengaruhi penawaran uang dan tingkat suku bunga, dan kebijaksanaan moneter kualitatif yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan tertentu dalam ekonomi. Dan keduaya jelas salin berhubungan dalam pelaksannanya.

Sumber:

http://karinadevianta.blogspot.com/2012/04/11-kebijakan-pemerintah.html

http://nabilasishma.blogspot.com/2012/06/kebijakan-pemerintah.html

http://uwievirgo.blogspot.com/2012/04/kebijaksanaan-pemerintah-saat-ini-perlu.html