Kebijaksanaan Pemerintah

Yayang Irvansyah

1EB17

Kelompok 7

BAB I

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah mengembangkan perekonomian di Indonesia berorientasi global membangun keunggulan kompetitif dengan mengedepankan kebijakan industri, perdagangan dan investasi dalam meningkatkan daya saing dengan membuka akses yang sama terhadap kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan. Pengembangan sektor industri pengolahan mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan. Pembangunan ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan ekspor, peningkatan dan pemerataan pendapatan. Hasil yang hendak dicapai dari pembangunan ini adalah usaha kecil berperan maksimal dalam perkembangan dunia usaha, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan mampu bersaing dengan pengusaha-pengusaha lainnya sesuai potensi dan bidang usaha yang ditekuninya selama ini. 

Kebijakan ekonomi kerakyatan bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan, mencegah struktur yang monopolistik dan distortif dapat merugikan masyarakat. Melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif. Pemberdayakan usaha kecil agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan IPTEK dan melakukan secara proaktif negosiasi  serta kerjasama ekonomi dalam upaya peningkatan ekspor. Pelaksanaan pembangunan salah satunya diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan, maka berbagai upaya mendasar ditujukan pada penanganan pengangguran. Upaya penanganan pengangguran tidak bisa seluruhnya ditangani melalui rekruitmen pegawai negeri sipil, tetapi melalui pengembangan sektor swasta, sehingga masyarakat perlu ditumbuh kembangkan agar mampu menggali potensi yang ada pada dirinya, yang pada gilirannya mereka lebih berdaya dan mendiri.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Kebijakan Pemerintah Per Periode

a.      Periode 1966-1969

Kebijaksanaan pada masa ini lebih diarahkan kepada perbaikan dan pembersihan semua sector dari unsur-unsur peninggalan pemerintahan di orde lama terutama dari paham komunis. Pada masa ini juga diisi dengan kebijaksanaan pemerintah yang mampu menurunkan tingkat inflasi yang hingga berhasil menekan inflasi dari +/- 650% per tahun menjadi hanya +/-10%.

Beberapa kebijaksanaan ekonomi – keuangan:

·         Dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 1/M/61 tanggal 6 Januari 1961: Bank Indonesia dilarang menerbitkan laporan keuangan/ statistik keuangan, termasuk analisis dan perkembangan perekonomian Indonesia.

·         Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno memproklamirkan berlakunya Deklarasi Ekonomi dan pada tanggal 22 Mei 1963 pemerintah menetapkan berbagai peraturan negara di bidang perdagangan dan kepegawaian.

·         Pokok perhatian diberikan pada aspek perbankan, namun nampaknya perhatian ini diberikan dalam rangka penguasaan wewenang mengelola moneter di tangan penguasa. Hal ini nampak dengan adanya dualisme dalam mengelola moneter. (Suroso, 1994).

b.      Periode Pelita I

Kebijakan ini dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974 yang menjadi landasan awal pembangunan Orde Baru.

Tujuan Pelita I : Untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya.

Dimulai dengan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1970, mengenai Penyempurnaan Tata Niaga Bidang Ekspor dan Impor dan Peraturan Agustus 1971, mengenai Devaluasi Mata Uang Rupiah Terhadap Dolar, dengan sasaran pokoknya adalah :

·         Kestabilan harga bahan pokok.

·         Peningkatan Nilai Ekspor.

·         Kelancaran Impor & Penyebaran Barang di Dalam Negeri.

c.       Periode Pelita II

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Sasaran utamanya adalah tersedianya pangan, sandang,perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat dan memperluas kesempatan kerja. Kebijaksanaan Fiskal, Penghapusan pajak ekspor untuk mempertahankan daya saing komoditi ekspor di pasar dunia untuk menggalakkan penanaman modal asing dan dalam negeri guna mendorong Investasi Dalam Negeri (yang hasilnya Naiknya cadanga devisa  dari $ 1,8 milyar menjadi $2,8 milyar & Naiknya tabungan pemerintah daru Rp. 255 milyar menjadi Rp. 1522 milyar).

Kebijaksanaan 15 November 1978, Menaikkan hasil produksi nasional, menaikkan daya saing komoditi ekspor yang lemah karena adanya inflasi yang besarnya rata-ratanya 34 % akibatnya kurang dapat bersaing dengan produk sejenis dari Negara lain dan adanya resesi dan krisis dunia pada tahun 1979.

Pelaksanaan Pelita II cukup berhasil pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru laju inflasi mencapai 60% dan pada akhir Pelita I laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya pada tahun keempat Pelita II, inflasi turun menjadi 9,5%.

d.      Periode Pelita III

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Kebijaksanaan pemerintah yg di turunkan pada masa ini adalah :

·         Paket januari 1982 yang berisi tentang tata cara pelaksanaan ekspor-impor dan lalu lintas devisa.

·         Paket kebijaksanaan imbal beli (counter purchase), yang di keluarkan untuk menunjang kebijaksanaan paket Januari di atas.

·         Kebijaksanaan Devaluasi 1983, yakni dengan menurunkan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dolar dari Rp. 625/$ menjadi Rp. 970/$.

Pelita III pembangunan masih berdasarkan pada Trilogi Pembangunan dengan penekanan lebih menonjol pada segi pemerataan yang dikenal dengan Delapan Jalur Pemerataan, yaitu:

·         Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, khususnya sandang, pangan, dan perumahan.

·         Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.

·         Pemerataan pembagian pendapatan

·         Pemerataan kesempatan kerja

·         Pemerataan kesempatan berusaha

·         Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya bagi generasi muda dan kaum perempuan

·         Pemerataan penyebaran pembagunan di seluruh wilayah tanah air

·         Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

e.       Periode Pelita IV

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989. Beberapa kebijaksanaan pemerintah yang ada pada periode ini adalah :

·         Kebijaksanaan INPres No. 4 Tahun 1985.

·         Paket kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM).

·         Paket devaluasi 1986.

·         Paket kebijaksanaan 25 oktober 1986.

·         Paket kebijaksanaan 24 Desember 1987 (PAKDES).

·         Paket 27 Oktober 1988.

·         Paket kebijaksanaan 21 November 1988 (PAKNOV).

·         Paket kebijaksanaan 20 Desember 1988 (PAKDES).

f.       Periode Pelita V

Kebijakan ini dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994. Lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2.      Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter adalah tindakan penguasa moneter (biasanya bank sentral) untuk mempengaruhi jumlah uang beredar. Perubahan jumlah uang yang beredar itu pada akhirnya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. 

Kebijakan ini ditempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif/sebaliknya dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat. Kebijaksanaan moneter ini dijalankan oleh Pemerintah melalui Lembaga Keuangan, yaitu Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah Satu-satunya Bank Sentral yang memiliki tugas :

·         Membantu pemerintah dalam mengelola (menyimpan dan meminjami) dana pemerintah yang akan digunakan untuk pembangunan.

·         Membantu para bank umum dalam kegiatan operasional dana yang dimiliki atau dibutuhkannya.

·         Sebagai Lembaga Pengawasan Kegiatan Lembaga Keuangan, Mengawasi produk-produk yang dikeluarkan oleh masing-masing Lembaga keuangan yang dapat mempengaruhi iklim investasi dan peredaran uang.

·         Lembaga pengawas kegiatan ekonomi di Sektor Luar Negeri.

·         Memperlancar kegiatan perekonomian dengan cara mencetak uang kartal (logam dan kertas).

Kebijaksanaan Moneter dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu :

1.      Kebijaksanaan Moneter Kuantitatif Dijalankan dengan mengatur uang beredar dan tingkat suku bunga dari segi kualitasnya. Kebijaksanaan ini dijalankan dengan 3 cara, yaitu :

·         Dengan melakukan Operasi Pasar Terbuka

·         Merubah Tingkat Suku Bunga Diskonto

·         Merubah Prosentase Cadangan Minimal yang Harus Dipenuhi oleh Setiap Bank Umum.

2.      Kebijaksanaan Moneter Kualitatif Dengan mengatur dan menghimbau pihak bank umum/lembaga keuangan lainnya, baik manajemennya maupun produk yang ditawarkan kepada masyarakat guna mendukung kebijaksanaan moneter kuantitatif yang sedang dilaksanakan oleh Bank Indonesia.

3.      Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kegiatan ekonomi ke arah keadaan yang lebih baik dengan cara mengatur kombinasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, biasanya dikaitkan dengan masalah perpajakan.

Pajak dapat dibagi dalam :

1. Pajak Regresif Pajak yang besar kecilnya nilai harus dibayarkan, ditetapkan berbanding terbalik dengan besar pendapatan wajib pajak.

2. Pajak Sebanding Pajak yang besar kecilnya sama untuk berbagai tingkat pendapatan.

3. Pajak Progresif Pajak yang besar kecilnya ditetapkan searah dengan besarnya pendapatan wajib pajak, semakin tinggi pendapatan maka akan semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan. Pajak adalah Sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah yang cukup potensial, sebagai alat pengendali tingkat pengeluaran masyarakat, dapat membantu pemerintah dalam hal menekan pengeluaran, alat untuk lebih meratakan hasil distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dengan pajak progresif dapat dilakukan upaya untuk mempersempit tingkat kesenjangan antara golongan ekonomi lemah dan kuat.

4.      Kebijaksanaan Fiskal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

1.      Kebijaksanaan menekan pengeluaran

Dilakukan dengan cara mengurangi tingkat konsumsi/pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Cara-cara yang ditempuh adalah:

a. Menaikkan pajak pendapatan.

b. Mengurangi pengeluaran pemerintah.

Jika dilihat dari tindakan-tindakan yang diambil tersebut, kebijaksanaan ini tampaknya tidak cocok untuk keadaan perekonomian yang sedang mengalami tingkat pengangguran yang tinggi, karena dengan kondisi seperti itu, perekonomian yang sedang membutuhkan dana yang besar untuk menaikkan investasi dapat tercipta lapangan pekejaan yang menampung para penganggur tersebut.

2.      Kebijaksanaan memindah pengeluaran

Dalam kebijaksanaan menekan pengeluaran, pengeluaran para pelaku ekonomi diusahakan berkurang, maka dalam kebijaksanaan ini pengeluaran mereka tidak berkurang, hanya dipindah dan digeser pada bidang yang tidak terlalu beresiko memperburuk perekonomian. Kebijaksanaan ini dilakukan secara paksa dan juga rangsangan.

·         Jika kebijaksanaan dilakukan secara paksa:

a. Menekan tariff atau quota.

b. Mengawasi pemakaian valuta asing.

·         Jika kebijaksanaan dilakukan secara Rangsangan:

a. Menciptakan rangsangan-rangsangan ekspor.

b. Menyetabilkan upah dan harga di dalam negeri.

c. Melakukan Devaluasi Devaluasi adalah Suatu tindakan pemerintah dengan menaikkan nilai tukar mata uang Rupiah dan Dolar, devaluasi juga menyebabkan semakin banyak rupiah yang harus dikorbankan untuk mendapatkan satu unit dolar.

BAB III

KESIMPULAN

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan moneter dijalankan oleh bank sentral (Bank Indonesia) dan sangat berpengaruh dengan perrumbuhan perekonomian Indonesia. 2 golongan dalam kebijaksanaan moneter ini yaitu kebijaksanaan moneter kuantitatif yang bertujuan mempengaruhi penawaran uang dan tingkat suku bunga, dan kebijaksanaan moneter kualitatif yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan tertentu dalam ekonomi. Dan keduaya jelas salin berhubungan dalam pelaksannanya.

Sumber:

http://karinadevianta.blogspot.com/2012/04/11-kebijakan-pemerintah.html

http://nabilasishma.blogspot.com/2012/06/kebijakan-pemerintah.html

http://uwievirgo.blogspot.com/2012/04/kebijaksanaan-pemerintah-saat-ini-perlu.html